KOPERASI DALAM SISTEM PASAR

A.      PERAN KOPERASI DI BERBAGAI JENIS PASAR:

1.       Pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan jumlah penjual dan pembeli banyak tapi skala produksi relative kecil. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna :

-          Setiap perusahaan adalah pengambil harga

-          Perusahaan mudah keluar dan masuk pasar

-          Perusahaan menghasilkan barang yang sama

-          Banyak perusahaan dalam pasar

-          Pembeli memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar

Berdasarkan kondisi di atas, dapat diamati keseimbangan / ekuilibrium dari suatu badan usaha koperasi untuk jangka waktu pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (demand) dengan penawaran (supply). Oleh sebab itu, perusahaan yang bersaing dalam pasar persaingan sempurna disebut penerima harga (price taker). Jadi apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur bersaing sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Koperasi tidak akan dapat mempengaruhi harga, walaupun seluruh produk anggotanya dikumpul dan dijual melalui koperasi.

2.      Peranan koperasi di pasar monopoli

 Pasar monopoli adalah bentuk pasar dimana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar. Contoh : PLN,PT.KAI

Ciri-ciri pasar monopoli :

-          Tidak mempunyai barang pengganti

-          Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industry

-          Dapat menguasai penentuan harga

-          Usaha secara iklan kurang di perlukan

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sepertinya agak sulit bagi koperasi untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, baik dalam cakupan local, regional maupun nasional. Dilihat dari prospek bisnis di masa yang akan datang, struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberi harapan bagi koperasi. Selain adanya tuntutan lingkungan untuk menghapus yang bersifat monopoli, pasar yang dihadapi akan semakin terbuka untuk persaingan.

3.      Peranan koperasi di pasar monopolistik

Ciri-ciri pasar monopolistic :

-          Terdapat banyak perusahaan di pasar tapi tidak sebanyak persaingan sempurna

-          Barang produksinya berbeda corak

-          Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan dan mempengaruhi harga

-          Masuk dalam industry relative mudah

-          Persaingan memproduksi penjualan sangat aktiv

Untuk menentukan bentuk pasar dari suatu produk perusahaan, sangat tergantung kepada pembedaan (diferensiasi) produk yang dihasilkan perusahaan tersebut dengan produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Semakin kecil/sedikit perbedaannya, maka lebih cenderung ke pasar persaingan sempurna. Sebaliknya, semakin jauh jarak perbedaannya maka semakin cenderung ke arah bentuk pasar monopoli.Oleh karena itu, apabila koperasi ingin memaksimumkan keuntungannya dalam struktur pasar monopolistic, maka secara teoritis, koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain. Tentu strategi dan taktik bisnis dalam promosi, sedikit banyak sangat menentukan perbedaan tersebut.

4.       Peranan koperasi di pasar oligopoly

Pasar oligopoly adalah  pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.

Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.

Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk kedalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada.

B.      Kelebihan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar

Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, Koperasi akan bersaing dengan perusahaan- perusahaan lain yang bukan Koperasi.  Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan- kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh Koperasi.

Kekuatan-kekuatan Koperasi :

1. Economies of Scale (adanya pembelian barang yang banyak)

2. Bagaining position di pasar (kekuatan dalam penawaran produk)

3. Kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainly), adanya internal market dan eksternal market, risiko ditanggung bersama.

4. Pemanfaatan inter-linkage market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme.

Kelemahan-kelemahan Koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu :

1)    Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang.

2) Perinsip kontrol secara demokratis.

3) Prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota.

4) Prinsip bunga yang terbatas atas modal.

REFERENSI:

https://istanafeli.wordpress.com/2014/10/21/peranan-koperasi-di-berbagai-kondisi-pasar/

http://oggypratama.blogspot.co.id/2014/03/hubungan-pasar-dengan-koperasi.html

KOPERASI DAN SHU

A.      Variabel kerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi

 Variabel Kinerja

Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan ( growth ) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan atau pangsa ( share ) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi ( cooperative effect ) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan

Prinsip pengukuran kinerja koperasi

Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip-prinsip yaitu:

1. Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur.

2. Pekerjaan   yang   tidak  diukur  atau  dinilai  tidak  dapat  dikelola karena  darinya  tidak ada informasi yang bersifat obyektif untuk menentukan nilainya.

3. Kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan.

4. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur.

5. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha.

6.  Mendefinisikan  kinerja  dalam  artian  hasil  kerja  semacam  apa yang diinginkan  adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional.

7. Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik.

8. Pelaporan yang kerap  memungkinkan  adanya  tindakan  korektif yang segera  dan  tepat waktu.

9. Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan  untuk manajemen kendali yang efektif

B.       Pengertian SHU

SHU menurut UU Koperasi adalah sebagai berikut:

1.       SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang didapatkan selama satu tahun buku yang dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnnya termasuk diantaranya adalah pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU setelah dikurangi (disisihkan) untuk dana cadangan, dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang sudah dilakukan oleh setiap masing-masing anggota koperasi. Disamping itu digunakan pula untuk keperluan pendidikan koperasi dan kebutuhan koperasi yang lain sesuai dengan rapat anggota koperasi.

C.      Informasi SHU

Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut.

1.       SHU Total Koperasi pada satu tahun buku

2. Bagian (persentase) SHU anggota

3. Total simpanan seluruh anggota

4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota

5. Jumlah simpanan per anggota

6. Omzet atau volume usaha per anggota

7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota

8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota

D.      Rumus SHU

Shu koperasi = y+ x

Keterangan:

Shu koperasi : sisa hasil usaha koperasi per anggota

Y : shu koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi

X: shu koperasi yang dibagi atas modal usaha

Dengan menggunakan model matematika, shu koperasi per anggota dapat dihitung

Sebagai berikut.

Dengan

Shu koperasi ae = ta/tk(y)

Shu koperasi mu = sa/sk(x)

Keterangan:

Shu koperasi: total sisa hasil usaha per anggota

Shu koperasi ae : shu koperasi aktivitas ekonomi

Shu koperasi mu : shu koperasi anggota atas modal usaha

Y : jasa usaha anggota

X: jasa modal anggota

Ta: total transaksi anggota

Tk : total transaksi koperasi

Sa : jumlah simpanan anggota

Sk : simpana anggota total

E.       Pembagian SHU

Setiap anggota koperasi akan menerima SHU koperasi dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri.

1.       SHU atas jasa modal

Pembagian atas jasa modal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik modal (investor) dikarenakan melalui modalnya (simpanan) digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi koperasi sampai menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2.       SHU atas jasa usaha

Pembagian atas jasa usaha menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan atau pemakai usaha koperasi. Jadi dari jasa yang dilakukan oleh setiap anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut akan mendapatkan sisa hasil usaha.

REFERENSI:

http://riorobimaulana.blogspot.co.id/2017/01/variabel-kinerja-koperasi-dan-prinsip.html

http://slideplayer.info/slide/2546516/

https://www.koperasi.net/2015/04/cara-menghitung-shu-koperasi-part-3.html

http://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-sisa-hasil-usaha/

organisasi koperasi

Organisasi koperasi

A.      Bentuk bentuk organisasi menurut para ahli:

1.       Hanel

Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hukum, bentuk organisasi koperasi adalah suatu system social ekonomi atau social tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.
Bentuk dari organisasinya terdiri dari sub system koperasi yang terdiri dari :
·         Individu (pemilik dan konsumen akhir)
·         Pengusaha perorangan / kelompok (pemasok/supplier)
·         Badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat.

2.       Ropke

Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut. Menurut Ropke bentuk organisasi memiliki identifikasi cirri khusus, yaitu :

·         Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

·         Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi social ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

·         Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

·         Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

B.      Hirarki tanggung jawab

1.       Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi, hal ini ditetapkan dalam UU Koperasi No.25 tahun 1992 pasal 29 ayat (2).

2.       Pengelola

Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional, Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus.

3.       Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 39 ayat (1), pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan ayat (2) menyatakan pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

C.      Teori laba koperasi

Dalam perusahaan koperasi laba disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industry. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut:

1.       Teori Laba Menanggung Resiko (Risk- Bearing Theory Of profit). Menurut Teori ini, keuntungan ekonomi diatas  normall akan doperoleh perusahaan dengan resiko diatas rata-rata.

2.       Teori  Laba Frisional (frictional Theory Of Profit). Teori ini menekankan bahwa keuntungan menigkat sebagai suatu hasil ari friksi keseimbangan jagka panjang (long run equilibrium).

3.       Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory Of Profits). Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dap[at membatasi output dan menekankan harga ang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Kekuatan monopoli ini dapat diperoleh melalui :

Penguasaan penuh atas supply bahan baku tertentu

-          Skala ekonomi

-          Kepemilikan hak paten

-          Pembatasan dari pemerintah

D.      Fungsi laba koperasi

Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya.

Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.

REFERENSI

https://plus.google.com/101800805759712971133/posts/1e51d9Fcbkm

https://agamplawiraputra.wordpress.com/2012/11/14/bentuk-organisasi-menurut-hanel-ropke-dan-di-indonesia/

https://hestypermataputri.wordpress.com/2015/10/20/bentuk-organisasi-hirarki-tanggung-jawab-pola-manajemen/

https://vhi3y4.wordpress.com/2010/01/13/koperasi-sebagai-badan-usaha/

TEORI EKONOMI KOPERASI

TEORI EKONOMI

KOPERASI

A.      SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Pada dasarnya koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industri, yaitu di Eropa pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Lembaga ini sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Penerapan sistem kapitalis di eropa membuat buruh merasa tertindas dan untuk membebaskan penderitaan mereka bersepakat untuk membentuk koperasi. Pada awalnya pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan dengan gerakan sosialis, hal ini disebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi.

Koperasi di Indonesia berawal pada abad XX. Koperasi muncul karena penderitaan rakyat dari sisi sosial dan ekonomi akibat sistem kapitalisme, sehingga mendorong rakyat secara spontan mempersatukan diri guna menolong dirinya sendiri dan sesamanya. Salah satu diantaranya adalah Patih R. Aria Wiria Atmaja, seorang pamong praja di Purwokerto yang mendirikan sebuah koperasi pada tahun 1896 karena terdorong untuk membantu para pegawai yang menderita akibat terjerat lintah darat.

Padatahun 1908, Organisasi Budi Utama berusaha menumbuhkembangkan koperasi untuk memperbaiki ekonomi rakrat, dilanjutkan dengan Serikat Dagang Islam yang memperjuangkan kedudukan ekonomi dari pengusaha-pengusaha pribumidi tahun 1927, serta Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan koperasi agar tersebar lebih luas di tengah-tengah masyarakat pada tahun 1929.

Setelah Indonesia Merdeka, pergerakan koperasi di Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947 menyelenggarakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya sekaligus membentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) sehingga tanggal 12 Juli hingga kini diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia

.

B.      DEFINISI KOPERASI

Ø  Menurut Arifinal Chaniago

Menurutnya Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Ø  Menurut Moh. Hatta

Menurutnya Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seseorang untuk semua dan semua untuk seorang.

Ø  Menurut UU No. 25 1992

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

C.      TUJUAN KOPERASI

Di Indonesia hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pada tujuan koperasi. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, tujuan koperasi adalah :

Ø  Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Mempromosikan kesejahteraan anggota Koperasi dan masyarakat).

Ø  Berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional) dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan dikembangkan dengan masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

D.      PRINSIP KOPERASI

Prinsip kerjasama adalah sistem ide-ide abstrak yang petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip-prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh Koperasi Aliansi Internasional (Federation koperasi internasional non-pemerintah) adalah :

• Keanggotaan terbuka dan sukarela.
• Manajemen yang demokratis,
• Partisipasi anggota dalam perekonomian,
• Kebebasan dan otonomi,
• Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah membuat UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip kerja sama menurut UU no. 25, 1992 adalah:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Manajemen dilakukan demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
• Memberikan remunerasi terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan koperasi
• Kerjasama antara koperasi

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Th. 2012, yaitu:

• Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)

E.       DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOPERASI

1.       Undang-undang No. 25 Tahun

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah bukan untuk mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

2.       Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif . Untuk mendapatkan status badan hukum koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya koperasi bertindak secara mandiri dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya

3.       Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pembubaran koperasi dilakukan apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi misalnya kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah diberikan bantuan sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan undang-undang atau anggaran dasar koperasi maka koperasi seperti ini sebaiknya di bubarkan. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan segala jenis pertimbangan. (Baca juga : Jenis Asuransi Kendaraan)

4.       Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh. Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan

5.     Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan kewjiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha. Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi.

REFERENSI

http://www.berbagaireviews.com/2015/05/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di.html

http://gurupintar.com/threads/jelaskan-secara-singkat-sejarah-berdirinyas-koperasi-di-indonesia.3307/

http://www.orangbejo.com/2016/01/10-pengertian-koperasi-menurut-para.html

http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-jenis-fungsi-dan-tujuan-koperasi/

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/dasar-hukum-koperasi

INDUSTRIALISASI DI INDONESIA

Industrialisasi di Indonesia

Mata Kuliah:

Perekonomian Indonesia

Kelompok 8 :

Ahmad  Faris Wafa (20216343) 

Ayulia Rahmani D. (21216251)

Lidia Oktaviani (24216042)

Tia Aryani (27216373)

Kelas:

1EB19

1. Konsep dan tujuan industrialisasi

a)Konsep Industrialisasi

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Dalam Industrialisasi ada perubahan filosofi manusia di mana manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). Menurut para peniliti ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan. Mulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya.

Negara pertama yang melakukan Konsep industrialisasi adalah Inggris ketika terjadi revolusi industri pada abad ke 18 lalu diikuti oleh Negara Eropa lainnya dan kemudian diikuti juga oleh Negara Asia termasuk Indonesia.

b) Tujuan Industrialisasi              

1.Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.

2.Meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar 

dalam negeri.

3.Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi 

perekonomian.

4.Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.

5.Meningkatkan kemampuan teknologi.

6. Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi

 produk.

7. Meningkatkan penyebaran industri.

2. Faktor pendorong industrialisasi

Faktor-faktor pendorong industrialisasi adalah:

a) Kemampuan teknologi dan inovasi 

b) Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita

c) Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri.

d) Negara yang awalnya memiliki industridasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksiakan mengalami proses industrialisasi lebih cepat.

e) Besar pangsa pasar Dalam Negeri yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk.Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi.

f) Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.

g) Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalamindustrialisasi

h) Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industriorientasi ekspor.

3. Perkembangan sektor industri manufaktur nasional

Perkembangan industri manufaktur disebuah negara dapat digunakan untuk melihat perkembangan perkembangan industri secara nasional. Sejak krisis perekonomian Indosenia taun 1998, perekembangan industri belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Bahkan untuk khusususnya industri manufaktur lebih sering terlihatmerosot dibandingkan perkembangannya.

Sebuah riset pada tahun 2006 terhadap prospek industri manufaktur, dari 60 negara Indonesia mendapati posisi terendah bersama negara asia tenggara lainnya. Tetapi pada akhir tahun 2016 kemarin industri manufaktur besar dan sedang memnunjukan perkembangan yang cukup bagus. Naik sebesar sekitar 5% yaitu pada 3 kelompok industri utama dengan pertumbuhan tertinggi adalah farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional dengan 11,26%, makanan 7,70% dan kulit, barang dari kulit dan alas kaki dengan 7,28%. Kelompok dengan pertumbuhan tertinggi adalah komputer, barang elektronik dan optik sebesar 34,11%. Kemudian percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 20,84% dan kertas dan barang dari kertas sebesar 19,05%

4. Permasalahan industrialisasi

Perindustrian di Indonesia telah berkembang pesat. Namun perindustrian yang telah maju tersebut tampaknya malah menjadi malapetaka bagi sektor pertanian. Dengan semakin banyaknya pabrik yang berdiri di setiap daerah bahkan daerah pedesaan telah menggusur lahan-lahan pertanian produktif yang jika tetap digunakan dapat menghasilkan komoditas pertanian yang unggul. Selain itu hujan asam yang timbul akibat adanya pencemaran dari gas-gas beracun yang tersebar di udara oleh pabrik-pabrik tersebut dapat merusak tanaman dan tanah sehingga hasil yang didapat sangat tidak bagus bahkan kurang baik jika dikonsumsi oleh manusia

Permasalahan ini ditambah dengan ketergantungan penggunaan energi dan bahan baku yang tidak dapat diperbarui. Pada awal perkembangan pembangunan, industri dibangun sebagai suatu unit proses yang tersendiri, terpisah dengan industri lain dan lingkungan. Proses industri ini menghasilkan produk, produk samping dan limbah yang dibuang ke lingkungan.Adanya sejumlah limbah yang dihasilkan dari proses produksi, mengharuskan sindustri menambah investasi untuk memasang unit tambahan untuk mengolah limbah hasil proses sebelum dibuang ke lingkungan.

Faktor-Faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian adalah:

1. Keterbatasan teknologi

Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi dapat menghambat efektivitas dan kemampuan produksi.

2. Kualitas sumber daya manusia

Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat alat dengan teknologi terbaru.

3. Keterbatasan dana pemerintah

Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi.

5. Strategi pembangunan sektor industri

Departemen Perindustrian telah menyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang telah disepakati oleh berbagai pihak terkait. Lima strategi pembangunan industri nasional yaitu:

a)      Mengembangkan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam (SDA),

b)      Mengendalikan ekspor bahan mentah dan sumber energi,

c)  Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri,

d)  Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah (IKM)

e)     Serta menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas

6. Contoh kasus & analysis

• ·  Kasus: https://en.tempo.co/read/news/2017/02/09/056844902/Indonesia-Experiences-Early-Deindustrialization-Indef

Indonesia Experiences Early Deindustrialization: Indef

THURSDAY, 09 FEBRUARY, 2017 | 20:32 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) viewed that Indonesia is currently in the middle of early deindustrialization. In addition, Indef believes that the country’s service sector, that is currently thriving, only supports foreign industries. “Indonesia’s industry sector is at its lowest point over the last two decades,” Indef researcher Ahmad Heri Firdaus said during a press conference in Jakarta on Thursday, February 9, 2017.

Earlier, the Central Statistics Agency (BPS) and the Trade Ministry reported that the industry sector’s exports in 2016 declined by 2.59 percent when compared to those in 2015. In addition, imports of raw materials and capital goods also dropped by 8.6 percent and 11.8 percent in the same period. Based on Indef’s records, the country’s economy is currently dominated by non-tradable sectors, such as the service sector, that make up 59 percent of the total gross national product (GNP). Meanwhile, the tradable sectors, such as manufacturing, agriculture, mining, and drilling, only account for 41 percent of the GNP.

According to Heri, the growth of the service sector was not surprising, but it is expected to support the domestic manufacturing industry. “In reality, most of the manufacturing subsectors [medium and large] are showing a declining trend in growth in the fourth quarter of 2016 year-on-year,” Heri said. Household consumptions in 2016 increased from those in the previous year and boosted the economic growth at 5.02 percent. “However, imported consumption goods also climbed by 13.75 percent in 2016,” he added.

The growing service sectors, such as transportation and logistics, information and communications, the Indef researcher revealed, gave more supports to foreign manufacturing industries than to domestic industries. “Such a situation caused early deindustrialization and service sector domination,” he pointed out. Heri explained that the early deindustrialization occurred because the government has not yet optimized existing resources to create added value and create job opportunities.

• Analysis:

The industrial sector is the sector that currently contributes most to Indonesia's annual GDP growth. The two most important sub-sectors of industry are mining and manufacturing, both being major pillars of the nation's economy since the 1970s, thus being engines of economic change and development during Suharto's New Order regime. However,Indonesia’s industry sector is at its lowest point over the last two decades. The industry sector’s exports in 2016 lower than in 2015. The country’s economy is currently dominated by non-tradable sectors, such as the service sector. The growth of the service sector was not surprising, but it is expected to support the domestic manufacturing industry.

Gave more supports to foreign manufacturing industries than to domestic industries caused early deindustrialization and service sector domination. The early deindustrialization occurred because the government has not yet optimized existing resources to create added value and create job opportunities. Early deindustrialization has serious consequences in economic. It reduces the economic growth potential and the possibilities for convergence with income levels of the advanced economies. Deindustrialization is not a negative phenomenon, but a natural consequence of further growth in advanced economies.

However, there is plenty of room for improvement to make this industry sector more efficient and attractive. An important matter is the need for improvement in Indonesia’s infrastructure to make industries more productive and cost-efficient. Moreover,complicated bureaucracy,corruption and legal uncertainly jeopardize investors confidence in the Indonesian Market.

Referensi:

http://www.seputarpengetahuan.com/2015/05/14-pengertian-industri-menurut-para-ahli-terlengkap.html

http://finance.detik.com/industri/3334375/melihat-perkembangan-industri-manufaktur-di-kuartal-iii-2016

http://www.anneahira.com/perkembangan-industri-manufaktur.htm

https://indoprogress.com/2016/03/industrialisasi-atau-industri-di-indonesia/

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kemenperin-rancang-5-strategi-pembangunan-industri-nasional

http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=215

http://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/premature-deindustrialization.pdf

http://www.indonesia-investments.com/culture/economy/general-economic-outline/industry/item379