INQUIRY LETTER

INQUIRY LETTER WITH FULL BLOCK STYLE

Ayulia Rahmani                                                        November 6, 2018
Tropicana Bakers Ltd
653 Elmwood Ave.
Indianapolis, IN 12143

Customer Relations Manager

Indiana Poultry Ltd

5687 Hardegan St.
Indianapolis, IN 12345

Dear Sir/Madam

I am the Production Manager at Tropicana Bakers Ltd. My duty is to ensure there is an adequate supply of wheat flour, sugar, eggs, water, milk, sweetener, salt, and fat needed for the production of bread, cakes and biscuits. Our company is new in the Food and Beverage Industry. Our aim is to produce 300,000 loaves of bread, cakes, and biscuits daily. We need a reliable supplier who can deliver more than 3000 kilograms flour to our storehouse every day.

I have tracked your performance in this industry. You have good relations with companies that soon are to be our competitors. We would like to venture into this industry with vigor. We would like to establish ourselves in this industry and control a large market share. Due to your reliance and commitment to your customers, our company is approaching your company to be our supplier.

However, we would like you to respond to the following inquiries:

1. What is the per kilogram price of your products (flour)?
2. Do you offer any credit facilities?
3. Do you offer any discounts?
4. Would you send us your brochureand price list?

I would like to further discuss with you about your products. I propose that we meet on the 12nd November, 2018 at Springfield Hotel, Elmwood Ave., Indianapolis. If this time is not appropriate, you can inform me of the time and place convenient for this meeting. My work phone number and email address are (555)564-234 and ayuliard@tropicana.com.

Sincerely,

Ayulia Rahmani

Production Manager

References:

https://www.thoughtco.com/inquiry-letters-1210169

https://answershark.com/writing/business-letters/inquiry-letter/inquiry-letter-example.html

BUSINESS LETTER

Ayulia Rahmani Dewi 

21216251

3EB17

BUSINESS LETTER

Ø  Business letter is a formal letter and basically written for various commercial purposes. These purposes can be a business deal, complaint, warning, notice, invitation, declaration, information, apology and various other corporate matters. The letter usually sent from company to other company either from a person to a company and vice versa.

The example of a Business Letter:

Ø  Business Letter structure:

1.    Letterhead:

Letterhead is a formal heading on business letter, and printed on a letterhead template. It could be contains the company name, address and contact information or the company telephone number. But some individuals may choose not to create a letterhead.

2.    Date:

Simply put the date when the letter is sent, and usually always include all four digits of the year. The date can be agreement being made Because the letter is a formal document, often used in contract situations, the date can be extremely important.

3.    Address  

 

After the date there is an address, in an address all their names and addresses should appear. The address on the letter should be the same as the address on the envelope.

4.   Salute:

The salutation is a greeting and used to begin a letter. It often begins with “dear” and followed by the person’s title and name.  This part requires finding out the recipient is properly addressed as Mr., Ms. Or Dr.

5.   Body

The body is the longest part of a letter and usually divided into three categories: introduction, main content and summary. In this part states the letter purpose

6.   Closing

The closing is a remark end of the letter. It shows a mark of respect towards the recipient

7.   Signature

The signature on a business letter shows that the writer is taking responsibility.  And usually used the writer’s full name.

Ø  References:

https://www.nmu.edu/writingcenter/parts-business-letter

https://www.theclassroom.com/the-seven-parts-of-a-letter-12084087.html

https://notes.tyrocity.com/structure-of-business-letters/

https://targetstudy.com/letters/business-letter/#PartsofBusinessLetter

http://marketingwise.co/business-letter-format-for-a-company/business-letter-format-for-a-company-new-business-letter-format-letterhead-new-business-letter-writing-format/

kasus perlindungan konsumen dan kasus sengketa ekonomi

Ada Hak Konsumen Terlanggar dalam Kasus 'Sniper Batu'

Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol fungsional Batang-Semarang, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/6/2018). ANTARA FOTO/R. Rekotomo

Oleh: Naufal Mamduh - 10 Juni 2018

Dibaca Normal 2 menit

Konsumen jalan tol, yang harus bayar kalau mau masuk itu, berhak atas jalanan yang aman. Kalau tidak, maka itu sama saja dengan pelanggaran hak-hak mereka.

tirto.id - Seorang pengemudi mobil tewas seketika saat melintas di jalan Tol Cikampek kilometer 6.300, Pondok Gede, Bekasi, Jumat (8/6/2018) kemarin. Saeful Mazazi tewas karena kepalanya tertimpa batu besar yang dilempar dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

"Ada satu orang meninggal akibat kejadian itu. Saat ini kami masih mencari pelakunya," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Indarto kepada Tirto.

Pelakunya kemungkinan lebih dari satu orang. Sebab batu yang dipakai cukup besar, dan rasa-rasanya tak bakal kuat diangkat seorang diri.

"Mungkin remaja-remaja di sana. Tapi kami masih belum bisa memastikan," ujarnya lagi.

Pelanggaran Hak Konsumen

Kasus ini, yang terjadi di tengah suasana mudik lebaran, membuat tingkat keamanan para pengendara jalan tol patut dipertanyakan. Jalan tol—yang untuk menikmatinya seseorang harus mengeluarkan sejumlah uang—seharusnya jadi tempat paling aman untuk berkendara, bukan sebaliknya.

Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, kasus meninggalnya Saeful adalah bukti kecerobohan Jasa Marga dan Kepolisian. Seharusnya dua instansi ini bisa mengantisipasinya sejak awal, apalagi ini bukanlah yang pertama.

Baca juga: 'Sniper Batu' Mengancam Nyawa Pemudik di Jalan Tol

"Harusnya Jasa Marga dan Kepolisian punya [data] tempat yang sering jadi tindakan pelemparan batu. Ini bukan pertama walau yang fatal baru ini," ucap Tulus kepada tirto, Sabtu (9/6/2018) kemarin.

Tulus benar adanya. Pada 5 Maret 2016, kasus serupa terjadi di Tol Jakarta-Tangerang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pelemparan batu juga pernah terjadi di Tol Sidoarjo-Malang, 18 Agustus 2016. Empat mobil jadi korban pelemparan batu, juga tak ada korban jiwa.

Korban jiwa baru jatuh dalam insiden di Pantura yang masuk wilayah Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Tengah, pada 8 Juli 2016 atau tiga hari setelah lebaran. Polisi berhasil mencokok tiga pelaku yang ternyata spesialis pelempar batu terhadap kendaraan roda empat.

"Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan saat menggunakan jasa tol," ucap Tulus.

Sementara Sekretaris YLKI Agus Suyatno mengatakan kalau peristiwa ini sama saja dengan bentuk pelanggaran hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 4 ayat 1 tentang hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

"Konsumen jalan tol tidak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen berhak atas jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa," ucap Agus.

Agus berharap agar pihak-pihak terkait bisa segera mengantisipasi kasus serupa. Jika kejadian ini terus berulang tanpa adanya perbaikan dari pihak Jasa Marga, operator jalan tol, atau polisi, bukan tidak mungkin akan muncul gugatan hukum berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dan itu juga termasuk hak.

Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah "mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

Antisipasi: Dari Fisik Hingga Sosiologis

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan seharusnya Jasa Marga memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap JPO dan fly over yang melintas di atas jalan tol.

"Selama ini hal tersebut (pasang CCTV) tidak dilakukan," ucap Djoko kepada Tirto. 

Antisipasi lain adalah dibuatnya aturan yang melarang setiap orang untuk berhenti di fly over atau JPO. Selama ini dua tempat tersebut kerap dipakai untuk tempat berkumpul, sehingga berpotensi jadi lokasi pelemparan. Khusus buat JPO seharusnya juga dipastikan terpasang kawat yang kuat.

Selain langkah-langkah tersebut, aspek lain yang tak kalah penting adalah antisipasi secara "sosiologis." Kata Djoko, gembar-gembor polisi yang bakal melakukan pengamanan dan menindak tegas pelaku membuat orang segan.

"Setidaknya bagi yang akan berbuat bisa berpikir dua kali," katanya.

Itu jangka pendek. Jangka panjangnya, baik operator, polisi, dan pemerintah daerah setempat bisa terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Jadi pelibatan warga sekitar untuk menjaga ketertiban lingkungan yang paling diperlukan," ucap Djoko.

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga, Dwimawan Heru, mengatakan agar hal serupa tak terulang, mereka telah melakukan setidaknya dua hal: pertama, "berupaya untuk mengarahkan kamera CCTV ke lokasi-lokasi yang rawan gangguan Kamtibmas," dan kedua, "mengecek ulang keberadaan pagar-pagar di JPO dan melakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan."

Reporter: Naufal Mamduh
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Rio Apinino

sumber: https://tirto.id/ada-hak-konsumen-terlanggar-dalam-kasus-039sniper-batu039-cL5H

Empat Sengketa Ekonomi Syariah di NTB Masuk ke MA

Mataram (Suara NTB) – Mahkamah Agung (MA) telah menerima empat sengketa ekonomi syariah dari Provinsi NTB. Tiga sengketa itu masih dalam proses, dan satu diantaranya sudah berhasil didamaikan.

Hal ini dikemukakan Ketua Kamar Agama  di MA, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M di sela-sela kegiatan Sosialisasi Peraturan MA RI No. 14. Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Kegiatan ini pesertanya Hakim Tingkat Banding, Ketua, Wakil Ketua Tingkat Pertama, Hakim dan Panitera Tengkat Pertama, Perbankan Syariah/ Lembaga Keuangan Syaraiah. Hadir juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, H. Yusri dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonsia Provinsi NTB, Wahyu Hidayat.

Keterangan Dr. H. Amran Suadi kepada media, empat sengketa ekonomi syariah yang masuk dari Provinsi NTB tersebut seluruhnya kasasi. Karena ketidakpuasan pihak terlapor atau pelapor atas putusan banding di daerah.

Sengketa ekonomi dimaksud menyangkut persoalan murabahah (pembiayaan) yang dilakukan oleh perbankan syariah di provinsi ini kepada konsumen. Selanjutnya menyangkut persoalan musyarakah (perkongsian/menanam modal bersama).

Sementara di tingkat nasional, sengketa ekonomi syariah yang paling banyak masuk ke MA, yang menyangkut tentang pembiayaan syariah. Tidak disebut jumlahnya, dari laporan yang masuk 80 persen di antaranya adalah persoalan nasabah dengan perbankan syariah. Sisanya sengketa ekonomi yang berkaitan dengan tafaqqul (asuransi).

“Misalnya sengketa Prudential syariah, asuransi tidak mau membayar klaim kapal. Akhirnya dibawa ke pengadilan agama. Kalau perbankan syariah, pembiayaan bersama, hutang piutang, itu tidak clear di tingkat perbankan,” katanya.

Ia menyarankan, sebelum sengketa ekonomi tersebut masuk di pengadilan, harus dilakukan musyawarah atau mediasi perbankan dengan nasabah. Kaitannya dengan sosialisasi Peraturan MA RI No. 14. Tahun 2016, Kamis, 24 Agustus 2017 kemarin, bagaimana alternatif penanganan sengketa ekonomi.

Peraturan baru tentang pelaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menurutnya penting diketahui oleh pelaku ekonomi syariah, orang-orang yang mengadili perkara ekonomi syariah, agar memahaminya.

Ada dua aturan dalam Peraturan MA nomor 14 ini, yakni penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana. Artinya, dari awal hingga khir dilaksanakan secara sederhana. Diberi waktu hanya 25 hari, sengketanya sudah harus selesai.

“Yang berkaitan dengan sengketa yang sederhana ini, menyangkut persoalan di bawah Rp 200 juta kebawah,” ujarnya.

Lalu penyelesaian secara biasa. Artinya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan MA, maka yang dipakai adalah peraturan yang ada di Pengadilan negeri dan pengadilan niaga. (bul)

sumber: http://www.suarantb.com/news/2017/08/25/244145/Empat.Sengketa.Ekonomi.Syariah.di.NTB.Masuk.ke.MA 

HUKUM PERDATA, PERIKATAN DAN PERJANJIAN

1.       HUKUM PERDATA

A.      Pengertian:

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakdadaas Tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon

B.      Tujuan

tujuan dari hukum perdata ialah menyelesaikan konkurensi nan timbul dari permasalahan antar individu. Dalam perkara perdata ini biasanya diutamakan penyelesaian secara mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi gagal maka proses akan dilanjutkan ke termin selanjutnya hingga ada putusan pengadilan.

C.      Fungsi

Fungsi hukum acara perdata untuk mnegatur bagaimana cara penanganan sebuah perkara, tahapan-tahapan dalam proses persidangan dan pemerikasaan perkara. Hukum acara perdata juga berfungsi untuk mempertahankan hukum perdata materiil.

2.       HUKUM PERIKATAN

A.      Pengertian

Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

B.      Tujuan:

untuk menciptakan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat di dalamnya. sesuai dengan pasal 1234 BW, bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau, untuk tidak berbuat sesuatu"

C.      Fungsi

Supaya setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak,inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang

3.       HUKUM PERJANJIAN

A.      Pengertian

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain.Atau dapat juga dikatan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu ha

B.      Tujuan

Hukum perjanjian dikeluarkan dengan tujuan agar semua proses kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan lancar dan untuk mengurangin resiko terjadinya penipuan atau hal apapun yang beresiko merugikan salah satu pihak.Peranan hukum disini adalah sebagai pengatur atau sebagai penunduk para pelaku hukum agar tetap bertindak sesuai peraturan yang telah ditentukan

C.      Fungsi

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yurudis dan fungsi ekonomis.

-          Fungsi yurudis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan

-          fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

44. CONTOH KASUS

a.       Kasus hukum perdata

Artis A merasa terhina dengan sebuah pemberitaan di Tabloid gosip Ibukota karena diberitakan artis A sebagai pengedar dan pemakai psikotropika. Karena tidak terima, maka artis A melaporkan tabloid gosip tersebut ke polisi bahwa tabloid gosip tersebut telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap artis A. Maka kasus antara artis A dan tabloid gosip tersebut termasuk dalam kasus perdata. Contohnya : Kasus Prita Mulyasari

b.      Kasus hukum perikatan

Contoh A berjanji menjual sepeda motor kepada B Akibat dari janji, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda.

Dalam contoh diatas apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka hukum “memaksakan” agar kewajiban-kewajiban tadi dipenuhi.

Perlu dicatat tidak semua hubungan hukum dapat disebut perikatan. Contoh kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya bukanlah kewajiban dalam pengertian perikatan.

c.       Kasus hukum perjanjian

Untuk mendapatkan rumah tempat berlindung, seseorang dapat menyewa rumah orang lain. Untuk itu diawali dengan membuat perjanjian sewa-menyewa antara pihak pemilik rumah dengan pihak penyewa. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan dapat pula secara tertulis. Selanjutnya sewa-menyewa rumah itu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat.

Salah satu ketentuan sewa-menyewa yang lazim dibuat adalah pihak penyewa dilarang menyewakan ulang rumah sewa kepada pihak lain. Pelanggaran atas hal tersebut memberi hak kepada pemilik rumah untuk meminta kembali rumahnya dari pihak penyewa. Dengan kata lain pemilik rumah sewa berhak untuk membatalkan perjanjian sewa-menyewa rumah yang telah dibuatnya bersama penyewa.

REFERENSI

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata

https://www.binasyifa.com/279/98/25/tujuan-hukum-perdata.htm

http://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/pengertian-hukum-acara-perdata-dan.html

http://www.kuliahhukum.com/resume-hukum-perikatan/

http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/04/perikatan.html

http://mychocochips.blogspot.co.id/2012/04/contoh-kasus-perdata.html

https://vkrmam.wordpress.com/2013/05/02/hukum-perikatan-dan-contoh-kasus/

http://megaputriagustina.blogspot.co.id/2015/05/hukum-perjanjian_57.html

HUKUM DALAM EKONOMI

HUKUM EKONOMI

A.      Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum.

Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

B.      Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum ekonomi berkembang disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi hampir di seluruh belahan dunia. Dengan adanya hukum ekonoomi tersebut yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi segala aktivitas perekonomian agar pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan perekonomian senantiasa sesuai dan tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat luas

 Ciri-ciri Hukum Ekonomi

1. Berlaku jika keadaan yang lain tetap (Cateris Paribus) Sedangkan keadaan tersebut adalah:

·         Pendapatan konsumen tetap

·         Selera konsumen tetap

·         Harga barang lain tetap

·         Ekspektasi tentang harga tetap

·         Tidak ada barang pengganti/substitusi)

2. Berlaku secara relative (tidak secara mutlak)

3. Bersifat tendens ekonomi: Hukum ekonomi berlaku jika ada gejala menuju apa yang dinyatakan dalam hokum ekonomi tersebut)

Hubungan dalam hukum ekonomi ada dua macam, yaitu:

·         Hubungan kausal (sebab akibat)

·         Hubungan fungsional /Inerdependence (saling mempengaruhi)

C.      Subjek dan objek Hukum

·         Subjek hukum

subjek hukum secara umum adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak/kewajiban/ kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum.

Sejak seseorang dilahirkan, maka sejak itu pula ia dianggap sebagai subjek hukum. Bahkan, janin yang masih ada dalam kandungan bisa dianggap sebagai objek hukum jika ada kepentingan yang mengkehendakinya.

Orang yang menjadi subjek hukum akan memperoleh statusnya sejak ia dilahirkan, baru setelah kematiannya maka ia dianggap berhenti menjadi subjek hukum.

·         Objek hukum

Pengertian objek hukum secara umum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum di mana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat memperolehnya membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu.

                Benda-benda nonekonomi tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum, karena untuk memperoleh benda-benda tersebut tidak memerlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut diperoleh secara bebas. Akibatnya, dalam hal ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum.

Karena itulah, maka benda-benda nonekonomi tidak dianggap sebagai subjek hukum. contoh benda-benda nonekonomi misalnya adalah sinar matahari, air hujan, hembusan angin, udara yang kita hirup sehari-hari, aliran air di daerah pegunungan yang terus mengalir melalui pegunungan dan saluran-saluran air.

D.      Hukum perdata

Hukum Perdata adalah seperangkat ketentuan Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan Perorangan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermasyarakat. Hukum Perdata Biasa disebut Hukum Private karena yang diatur adalah mengenai hubungan dan kepentinngan antara Orang yang Satu dengan Yang lain.

Hukum Perdata ini Pembagiannya berdasarkan 2 hal yaitu :

1. Berdasarkan Ilmu Pengetahuan,

2. Bedasarkan Pembagian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut dengan Burgelijk Wetboek (BW)

Berdasarkan Ilmu Pengetahuan, Hukum Perdata ini dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Hukum Perseorangan atau Pribadi

Adalah Hukum Perdata yang isi dari ketentuan-ketentuannya mengatur tentang hak dan kwajiban dan keduduan seseorang didalam Huum Perdata mulai dari Ia Hidup sampai Dengan saat Ia Meninggal Dunia Nanti.  

2. Hukum Keluarga

Adalah Hukum Perdata yang isi dari ketentuan –ketentuan Hukum nya Mengatur mengenai Hubungan dalam Suatu Perkawinan dan Akibat –akibat Hukum dari suatu Perkawinan. Hukum Keluarga Mencakup Mengenai :

a. Keturunan Anak

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap anak

c. Peran Orang Tua sebagai Wali dari Anak

d. Pendewasaan atau Pengakuan Terhadap seorang anak yang diakui sebagai Orang dewasa utk dapat melakuan beberapa hal,

e. Pengampunan ( sifatnya sama dengan Wali , Hanya saja pengampunan ini Diperuntukkan untuk orang dewasa yang dinilai tidak cukup mampu mengurus Dirinya Sendiri dan atau Harta Kekayaan) .

f. Perkawinan  

3. Hukum Harta Kekayaan 

Adalah Hukum Perdata yang Ketentuan-ketentuan di Dalamnya mengatur Tentang hak dan Kewajiban seseorang untuk Memperoleh sesuatu dari orang lain yang memiliki Nilai Ekonomi atau Hubungan dengan Uang.    

 

4. Hukum Waris

Adalah bagian dari Hukum Perdata yang isi dari Ketentuan Hukumnya mengatur Tentang cara Pemindahan Hak Milik ( Pewarisan) dari seseorang yag telah meninggal Dunia kepada orang lain yang dinilai berhak untuk memiliki Peninggalan dari orang yang telah Meninggal Dunia tersebut ( Ahli Waris ) berdasarkan Undang-undang.

REFERENSI

·         http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html

·         http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-arti-definisi-hukum-ekonomi-disertai-contoh-pelajaran-pendidikan-ilmu-ekonomi-dasar-belajar-dari-mudah-internet.html#.WrHopohubIU

·         http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-hukum-ekonomi-beserta-ciri.html

·         http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html

·         https://www.facebook.com/notes/rustam-hamonangan-tambunan/pengertian-dan-jenis-hukum-perdata/1373812252633773/