1. HUKUM
PERDATA
A.
Pengertian:
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan
kepentingan antar individu dalam masyarakdadaas Tradisi hukum di daratan Eropa
(civil law) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum
privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon
B.
Tujuan
tujuan dari hukum perdata ialah menyelesaikan
konkurensi nan timbul dari permasalahan antar individu. Dalam perkara perdata
ini biasanya diutamakan penyelesaian secara mediasi terlebih dahulu. Jika
mediasi gagal maka proses akan dilanjutkan ke termin selanjutnya hingga ada
putusan pengadilan.
C.
Fungsi
Fungsi hukum acara perdata untuk mnegatur bagaimana cara
penanganan sebuah perkara, tahapan-tahapan dalam proses persidangan dan
pemerikasaan perkara. Hukum acara perdata juga berfungsi untuk mempertahankan
hukum perdata materiil.
2. HUKUM
PERIKATAN
A.
Pengertian
Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum
dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang
satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.
B.
Tujuan:
untuk menciptakan hukum yang mengikat dan harus
dipatuhi oleh pihak yang terlibat di dalamnya. sesuai dengan pasal 1234 BW,
bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu atau, untuk tidak berbuat sesuatu"
C.
Fungsi
Supaya setiap orang dapat mengadakan perikatan yang
bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang
diatur dengan undang-undang atau tidak,inilah yang disebut dengan kebebasan
berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar
hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang
3. HUKUM
PERJANJIAN
A.
Pengertian
Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat
adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain.Atau dapat juga
dikatan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang
yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu ha
B.
Tujuan
Hukum perjanjian dikeluarkan dengan tujuan agar semua
proses kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan lancar dan untuk
mengurangin resiko terjadinya penipuan atau hal apapun yang beresiko merugikan
salah satu pihak.Peranan hukum disini adalah sebagai pengatur atau sebagai
penunduk para pelaku hukum agar tetap bertindak sesuai peraturan yang telah
ditentukan
C.
Fungsi
Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu fungsi yurudis dan fungsi ekonomis.
-
Fungsi yurudis perjanjian adalah dapat
memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan
-
fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik)
sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih
tinggi.
44. CONTOH KASUS
a.
Kasus hukum perdata
Artis A merasa terhina dengan sebuah pemberitaan di
Tabloid gosip Ibukota karena diberitakan artis A sebagai pengedar dan pemakai
psikotropika. Karena tidak terima, maka artis A melaporkan tabloid gosip
tersebut ke polisi bahwa tabloid gosip tersebut telah melakukan pencemaran nama
baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap artis A. Maka kasus antara artis
A dan tabloid gosip tersebut termasuk dalam kasus perdata. Contohnya : Kasus
Prita Mulyasari
b.
Kasus hukum perikatan
Contoh A berjanji menjual sepeda motor kepada B Akibat
dari janji, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut
harganya sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak untuk
menuntut penyerahan sepeda.
Dalam contoh diatas apabila salah satu pihak tidak
memenuhi kewajiban maka hukum “memaksakan” agar kewajiban-kewajiban tadi
dipenuhi.
Perlu dicatat tidak semua hubungan hukum dapat disebut
perikatan. Contoh kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya bukanlah kewajiban
dalam pengertian perikatan.
c.
Kasus hukum perjanjian
Untuk mendapatkan rumah tempat berlindung, seseorang
dapat menyewa rumah orang lain. Untuk itu diawali dengan membuat perjanjian
sewa-menyewa antara pihak pemilik rumah dengan pihak penyewa. Perjanjian ini
dapat dibuat secara lisan dapat pula secara tertulis. Selanjutnya sewa-menyewa
rumah itu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat.
Salah satu ketentuan sewa-menyewa yang lazim dibuat adalah
pihak penyewa dilarang menyewakan ulang rumah sewa kepada pihak lain. Pelanggaran
atas hal tersebut memberi hak kepada pemilik rumah untuk meminta kembali
rumahnya dari pihak penyewa. Dengan kata lain pemilik rumah sewa berhak untuk
membatalkan perjanjian sewa-menyewa rumah yang telah dibuatnya bersama penyewa.
REFERENSI
