HUKUM EKONOMI
A.
Pengertian
Hukum
Hukum
adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk
mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah
terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya
kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk
memperoleh pembelaan didepan hukum.
Hukum
dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang
tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan
menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.
B.
Hukum
Ekonomi
Hukum ekonomi
adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling
berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam
masyarakat.
Hukum
ekonomi berkembang disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan
aktivitas ekonomi hampir di seluruh belahan dunia. Dengan adanya hukum ekonoomi
tersebut yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi segala aktivitas
perekonomian agar pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan
perekonomian senantiasa sesuai dan tidak mengabaikan hak dan kepentingan
masyarakat luas
Ciri-ciri
Hukum Ekonomi
1. Berlaku
jika keadaan yang lain tetap (Cateris Paribus) Sedangkan keadaan tersebut
adalah:
·
Pendapatan konsumen tetap
·
Selera konsumen tetap
·
Harga barang lain tetap
·
Ekspektasi tentang harga tetap
·
Tidak ada barang pengganti/substitusi)
2. Berlaku
secara relative (tidak secara mutlak)
3. Bersifat
tendens ekonomi: Hukum ekonomi berlaku jika ada gejala menuju apa yang
dinyatakan dalam hokum ekonomi tersebut)
Hubungan dalam hukum ekonomi ada dua macam,
yaitu:
·
Hubungan kausal (sebab akibat)
·
Hubungan fungsional /Inerdependence (saling
mempengaruhi)
C.
Subjek
dan objek Hukum
·
Subjek
hukum
subjek hukum
secara umum adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai
hak/kewajiban/ kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek
hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum.
Sejak
seseorang dilahirkan, maka sejak itu pula ia dianggap sebagai subjek hukum. Bahkan,
janin yang masih ada dalam kandungan bisa dianggap sebagai objek hukum jika ada
kepentingan yang mengkehendakinya.
Orang
yang menjadi subjek hukum akan memperoleh statusnya sejak ia dilahirkan, baru
setelah kematiannya maka ia dianggap berhenti menjadi subjek hukum.
·
Objek
hukum
Pengertian
objek hukum secara umum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan
hukum di mana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan
di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda
yang untuk dapat memperolehnya membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu.
Benda-benda nonekonomi tidak
dapat digolongkan sebagai subjek hukum, karena untuk memperoleh benda-benda
tersebut tidak memerlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut diperoleh
secara bebas. Akibatnya, dalam hal ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum.
Karena itulah, maka benda-benda nonekonomi tidak dianggap sebagai
subjek hukum. contoh benda-benda nonekonomi misalnya adalah sinar matahari, air
hujan, hembusan angin, udara yang kita hirup sehari-hari, aliran air di daerah
pegunungan yang terus mengalir melalui pegunungan dan saluran-saluran air.
D.
Hukum
perdata
Hukum
Perdata adalah seperangkat ketentuan Hukum yang mengatur
kepentingan-kepentingan Perorangan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya
dan bermasyarakat. Hukum Perdata Biasa disebut Hukum Private karena yang diatur
adalah mengenai hubungan dan kepentinngan antara Orang yang Satu dengan Yang
lain.
Hukum
Perdata ini Pembagiannya berdasarkan 2 hal yaitu :
1. Berdasarkan
Ilmu Pengetahuan,
2. Bedasarkan
Pembagian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut
dengan Burgelijk Wetboek (BW)
Berdasarkan Ilmu Pengetahuan, Hukum Perdata
ini dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:
1. Hukum
Perseorangan atau Pribadi
Adalah Hukum
Perdata yang isi dari ketentuan-ketentuannya mengatur tentang hak dan kwajiban
dan keduduan seseorang didalam Huum Perdata mulai dari Ia Hidup sampai Dengan
saat Ia Meninggal Dunia Nanti.
2. Hukum
Keluarga
Adalah Hukum
Perdata yang isi dari ketentuan –ketentuan Hukum nya Mengatur mengenai Hubungan
dalam Suatu Perkawinan dan Akibat –akibat Hukum dari suatu Perkawinan. Hukum
Keluarga Mencakup Mengenai :
a. Keturunan
Anak
b. Hak dan
Kewajiban Orang Tua terhadap anak
c. Peran Orang
Tua sebagai Wali dari Anak
d. Pendewasaan
atau Pengakuan Terhadap seorang anak yang diakui sebagai Orang dewasa utk dapat
melakuan beberapa hal,
e. Pengampunan (
sifatnya sama dengan Wali , Hanya saja pengampunan ini Diperuntukkan untuk
orang dewasa yang dinilai tidak cukup mampu mengurus Dirinya Sendiri dan atau
Harta Kekayaan) .
f.
Perkawinan
3. Hukum Harta
Kekayaan
Adalah Hukum
Perdata yang Ketentuan-ketentuan di Dalamnya mengatur Tentang hak dan Kewajiban
seseorang untuk Memperoleh sesuatu dari orang lain yang memiliki Nilai Ekonomi
atau Hubungan dengan Uang.
4. Hukum Waris
Adalah bagian dari
Hukum Perdata yang isi dari Ketentuan Hukumnya mengatur Tentang cara Pemindahan
Hak Milik ( Pewarisan) dari seseorang yag telah meninggal Dunia kepada orang
lain yang dinilai berhak untuk memiliki Peninggalan dari orang yang telah
Meninggal Dunia tersebut ( Ahli Waris ) berdasarkan Undang-undang.
REFERENSI
