TEORI EKONOMI
KOPERASI
A.
SEJARAH
PERKEMBANGAN KOPERASI
Gerakan
koperasi digagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali
pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini
dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan
toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi
bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran
praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.
Pada dasarnya koperasi adalah
institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan
kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia
sampai pada awal Revolusi Industri, yaitu di Eropa pada pertengahan abad ke-18
dan awal abad ke-19. Lembaga ini sering disebut sebagai Koperasi Historis atau
Koperasi Pra-Industri. Penerapan sistem kapitalis di eropa membuat buruh merasa
tertindas dan untuk membebaskan penderitaan mereka bersepakat untuk membentuk
koperasi. Pada awalnya pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan
dengan gerakan sosialis, hal ini disebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis
dalam perkembangan koperasi.
Koperasi di
Indonesia berawal pada abad XX. Koperasi muncul karena penderitaan rakyat dari
sisi sosial dan ekonomi akibat sistem kapitalisme, sehingga mendorong rakyat
secara spontan mempersatukan diri guna menolong dirinya sendiri dan sesamanya.
Salah satu diantaranya adalah Patih R. Aria Wiria Atmaja, seorang pamong praja
di Purwokerto yang mendirikan sebuah koperasi pada tahun 1896 karena terdorong
untuk membantu para pegawai yang menderita akibat terjerat lintah darat.
Padatahun 1908, Organisasi Budi Utama berusaha menumbuhkembangkan koperasi untuk memperbaiki ekonomi rakrat, dilanjutkan dengan Serikat Dagang Islam yang memperjuangkan kedudukan ekonomi dari pengusaha-pengusaha pribumidi tahun 1927, serta Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan koperasi agar tersebar lebih luas di tengah-tengah masyarakat pada tahun 1929.
Setelah Indonesia Merdeka, pergerakan koperasi di Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947 menyelenggarakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya sekaligus membentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) sehingga tanggal 12 Juli hingga kini diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia
Padatahun 1908, Organisasi Budi Utama berusaha menumbuhkembangkan koperasi untuk memperbaiki ekonomi rakrat, dilanjutkan dengan Serikat Dagang Islam yang memperjuangkan kedudukan ekonomi dari pengusaha-pengusaha pribumidi tahun 1927, serta Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan koperasi agar tersebar lebih luas di tengah-tengah masyarakat pada tahun 1929.
Setelah Indonesia Merdeka, pergerakan koperasi di Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947 menyelenggarakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya sekaligus membentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) sehingga tanggal 12 Juli hingga kini diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia
.
B.
DEFINISI
KOPERASI
Ø Menurut Arifinal Chaniago
Menurutnya
Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum,
yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja
sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan
jasmaniah para anggotanya.
Ø Menurut
Moh. Hatta
Menurutnya
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi
berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh
keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seseorang untuk semua
dan semua untuk seorang.
Ø Menurut UU No. 25 1992
Koperasi adalah
Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
C.
TUJUAN
KOPERASI
Di Indonesia hukum dan peraturan
yang telah ditetapkan pada tujuan koperasi. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang
Nomor 25 tahun 1992, tujuan koperasi adalah :
Ø Memajukan
kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Mempromosikan kesejahteraan
anggota Koperasi dan masyarakat).
Ø Berpartisipasi
dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Berpartisipasi dalam membangun
tatanan perekonomian nasional) dalam rangka menciptakan masyarakat yang
sejahtera, adil dan dikembangkan dengan masih berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
D.
PRINSIP
KOPERASI
Prinsip kerjasama adalah sistem
ide-ide abstrak yang petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan
lama. Prinsip-prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh Koperasi Aliansi
Internasional (Federation koperasi internasional non-pemerintah) adalah :
- Keanggotaan terbuka dan sukarela.
- Manajemen yang demokratis,
- Partisipasi anggota dalam perekonomian,
- Kebebasan dan otonomi,
- Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
Di Indonesia sendiri telah
membuat UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip kerja sama menurut
UU no. 25, 1992 adalah:
- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Manajemen dilakukan demokrasi
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan
jasa usaha masing-masing anggota
- Memberikan remunerasi terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan koperasi
- Kerjasama antara koperasi
Prinsip-prinsip koperasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Th. 2012, yaitu:
- Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal
koperasi(SMK)
E.
DASAR
HUKUM PEMBENTUKAN KOPERASI
1.
Undang-undang
No. 25 Tahun
Undang-undang No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian. Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan
koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum
koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat
dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah
bukan untuk mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya
mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.
2.
Peraturan
Pemerintah No. 4 tahun 1994
Peraturan Pemerintah No. 4 tahun
1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat
melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif . Untuk mendapatkan status
badan hukum koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan
pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya koperasi bertindak secara mandiri
dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya
3.
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun
1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pembubaran koperasi dilakukan
apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi
misalnya kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun
sudah diberikan bantuan sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan
undang-undang atau anggaran dasar koperasi maka koperasi seperti ini sebaiknya
di bubarkan. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang
berwenang dengan segala jenis pertimbangan. (Baca juga : Jenis Asuransi
Kendaraan)
4.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun
1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan simpan
pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk
meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini
dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh
koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh.
Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana
modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan
5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998
Peraturan Pemerintah No. 33 tahun
1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur
tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan kewjiban,
pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan,
pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal
penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha.
Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah
untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan dan memberikan kepastian hukum
bagi pemodal dan koperasi.
REFERENSI
